Hari ini, 23 November 2009, adalah hari ke-35 dari 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Apa program kerja 100 hari pertama yang telah rampung? Agak susah menjawab pertanyaan ini. Kabinet Indonesia Bersatu II tidak mengumumkan tenggat program kerja 100 hari pertama.
Jika melihat daftar program kerja 100 hari pertama yang telah diumumkan saya ragu KBI II akan mampu merampungkannya. Misalnya, pemberantasan mafia hukum. Jangankan 100 hari, hingga masa jabatan periode ke-2 SBY berakhir pada 2014, saya tidak yakin program ini dapat dirampungkan. Mengapa? Hingga kini "sosok" mafia hukum yang hendak diberantas ini tidak jelas. Siapa sebenarnya mereka? Apakah calo perkara atau makelar kasus seperti Anggodo masuk kategori ini? Bagaimana pemerintah memberantas sesuatu yang tidak jelas, jika calo STNK di kantor Samsat dan calo tiket kereta api yang jelas dan terang-benderang saja hingga sekarang tiak dapat diakhiri (atau berangkali memang tidak pernah berniat ya?)
Selain itu, walau disebutkan daftar program aksi yang akan dikebut dalam 100 hari pertama KBI II, tidak ada tenggat (dead line) rigid program tersebut. Ini dapat dilihat dari program yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Nah, kalau tenggat tidak ditetapkan dengan pasti, maka kita tidak akan pernah tahu apakah program tersebut selesai sesuai jadwal atau tidak! Jika kita tidak pernah menetapkan tujuan dengan jelas, maka tidak akan pernah tahu apakah sudah tiba di tujuan atau tersesat di rimba antah berantah!
Tampilkan postingan dengan label 100 Hari Pertama SBY-Boediono. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 100 Hari Pertama SBY-Boediono. Tampilkan semua postingan
Senin, 30 November 2009
Kamis, 05 November 2009
Hari ke-17 dari 100 Hari Pertama SBY-Boediono
Kamis, 5 November 2009. Ini berarti 17 hari sudah Kabinet Indonesia Bersatu II berkuasa. Hingga hari ini, program kerja 100 hari pertama KBI II belum juga diumumkan. Menurut Kompas, hingga Rabu (4/11) sore, program kerja pemerintahan masih dimatangkan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta.
Rapat di atas dihadiri Boediono, tiga menteri koordinator, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam sejak pukul 13.30 itu berakhir tanpa keterangan resmi dari satu pun menteri yang mengikuti rapat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang dicegat pers mengakui bahwa program kerja 100 hari dan program lima tahun mendatang masih dilakukan penajaman.
”Programnya banyak sekali dan tumpang tindih, seperti masalah tanah yang muncul di bidang infrastruktur, muncul pula di bidang pertanian, sehingga perlu disinkronkan terlebih dahulu untuk menjadi program aksi secara nasional,” ujar Hatta.
Jika program diumumkan hari ini, tersisa 83 hari untuk menyelesaikannya.
Rapat di atas dihadiri Boediono, tiga menteri koordinator, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam sejak pukul 13.30 itu berakhir tanpa keterangan resmi dari satu pun menteri yang mengikuti rapat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang dicegat pers mengakui bahwa program kerja 100 hari dan program lima tahun mendatang masih dilakukan penajaman.
”Programnya banyak sekali dan tumpang tindih, seperti masalah tanah yang muncul di bidang infrastruktur, muncul pula di bidang pertanian, sehingga perlu disinkronkan terlebih dahulu untuk menjadi program aksi secara nasional,” ujar Hatta.
Jika program diumumkan hari ini, tersisa 83 hari untuk menyelesaikannya.
Selasa, 27 Oktober 2009
Para Menteri Masih Sibuk Buat Program
Selasa, 27 Oktober 2009, hari ke-8 dari 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II.
Hingga hari ke-8 ini program kerja 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II belum juga diumumkan. Media hanya diramaikan oleh berita peningkatan gaji menteri. Seperti biasa, berita itu seolah bensin disiramkan ke api. Banyak komentar, ada pro dan kontra. "Belum kerja kok sudah mau naik gaji," kata seorang komentator. Kata Menko Ekuin, Hatta Rajasa, seperti dikutip detikcom, Minggu (25/10), "wacana kenaikan gaji menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II masih dalam pembahasan."
Soal kenaikan gaji menteri ini memang simpang-siur, bahkan di tingkat menteri sekalipun. Menneg PAN awalnya mengaku belum tahu rencana tersebut, walau yang mengusulkan hal itu adalah deputinya. Menko Hatta Rajasa lalu mengemukakan, kenaikan gaji yang sedang dibahas itu berbeda dengan remunerasi.
Akan tetapi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebaliknya. Seperti dikutip oleh Kompas.com, kata Sri Mulyani, "Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Anggaran tersebut masuk dalam pos reformasi birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp700 miliar."
"Yang disebut kenaikan gaji itu tepatnya remunerasi dari pejabat negara. Itu kan termasuk dalam reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah. Tahun 2010 kita sudah mendesain kalau ada institusi yang akan melakukan reformasi birokrasi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat jumpa pers Reformasi Pengelolaan Keuangan publik, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (26/10).
Ayo, benar siapa? Hatta Rajasa atau Sri Mulyani?
Kembali ke program kerja 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II. Hari ini, 27 Oktober 2009, merupakan tenggat (dead line) menteri-menteri ekonomi untuk melaporkan program 100 hari kepada Menko Perekonomian.
Menurut detikcom, pada Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10), ketika kebanyakan rakyat Indonesia sedang berakhir pekan, para menteri ekonomi menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Wapres Boediono, menyiapkan program kerja tersebut. Jadi, paling tidak hingga hari ke-8 dari 100 hari pertama, para menteri KBI II masih disibukkan oleh kegiatan membuat program kerja, entah berapa hari yang dibutuhkan untuk itu.
Pada Senin (26/10), Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengemukakan akan merombak jajaran komisaris dan direksi sejumlah BUMN. Rencana ini akan masuk dalam program 100 hari Kementerian Negara BUMN dalam rangka MENYEHATKAN MANAJEMEN (huruf kapital dari saya. Apa "dalam rangkanya" tidak keliru? Seharusnya kan yang disehatkan BUMN-nya).
"Ini program lama yang sudah diprogramkan menteri sebelumnya. Selama ini beberapa komisaris dan direksi ada yang sudah harus berganti," ujar Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar di kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (26/10/2009).
Boleh jadi sekarang ini banyak petinggi BUMN yang waswas dan mulai susah tidur. Kurang lebih tiga bulan ke depan akan ditentukan apakah tetap di posisi sekarang atau termasuk "korban" program 100 hari pertama. (Baso Amir)
Sumber berita dan foto: Kompas.com dan detikcom
Jumat, 23 Oktober 2009
Hari ke-4 dari 100 Hari Pertama SBY-Boediono
Jumat, 23 Oktober 2009. Presiden SBY memimpin sidang paripurna pertama KIB II. Dimulai pukul 09.00 WIB, sidang tersebut dilangsungkan di Gedung Sekretariat Negara. Pada sidang yang juga dihadiri Wapres Boediono, seperti dilaporkan oleh Republika, Presiden SBY memberikan pengarahan kepada para menteri yang sebagian besar wajah baru ini dalam tugas dan tanggung jawabnya.
Sebelum sidang, SBY juga menjelaskan mengapa tidak memilih Nila Juwita Moelek sebagai Menteri Kesehatan, walau telah ikut tes fit and proper dan kesehatan. "Sekali lagi konsep 'the right person, on the right place, in the right time', saya dua hari membahas itu. Saya menerima laporan lengkap detil dari tim uji kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Dan kemudian saya juga berkomunikasi melalui Pak Hatta Rajasa, dan kemudian saya sendiri, dan Insya Allah saya akan bertemu langsung kepada beliau," kata SBY.
Sejumlah media online juga melaporkan, Sabtu (24/10) akan ke Hua Hin, Thailand, menghadiri KTT Asean yang akan berlangsung hingga 26 Oktober 2009. Di sana, tulis detikcom, SBY antara lain akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang.
**
Jumat (23/10) ini sejumlah media memberitakan "rencana" program kerja 100 hari pertama sejumlah menteri KBI II. Walau sudah dilabeli "program kerja 100 hari," rencana tersebut, menurut saya, masih berupa daftar keinginan para menteri tersebut.
Menko Ekuin, Hatta Rajasa misalnya mengatakan akan menghilangkan berbagai hambatan investasi sebagai salah satu program 100 hari pertamanya. "Hambatan tersebut misalnya listrik dan infrastruktur. Ini masalah serius. Saya tidak ingin adanya hambatan dalam mengembangkan industri karena dua masalah ini," katanya.
Pertanyaan saya, mampukah hambatan listrik dan insfrastruktur diselesaikan dalam 100 hari? Jawabannya, gamblang, tidak akan mampu. Kedua hal tersebut merupakan program kerja KIB I dan tidak dapat dirampungkan dalam tempo lima tahun. Lalu, bagaimana Hatta akan menyelesaikannya dalam 100 hari?
Berikut adalah "daftar keinginan" sejumlah menteri yang saya rangkum dari beberapa media:
Hatta Rajasa, Menko Ekuin
Menghilangkan berbagai hambatan investasi. "Hambatan tersebut misalnya listrik dan infrastruktur. Ini masalah serius. Saya tidak ingin adanya hambatan dalam mengembangkan industri karena dua masalah ini.”
Sinkronisasi dan koordinasi agenda program kerja 100 hari masing-masing departemen/kementerian ekonomi.
National summit pada 29 Oktober-1 November bekerjasama dengan Menko Kesra dan Menko Polhukam. Isu-isu pokok bidang ekonomi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, infrastruktur, pangan, energi, revitalisasi industri, transportasi, serta UKM dan usaha di bidang jasa.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
- Menyusun dan memperbaiki pelayanan arus barang
- Meningkatkan kinerja sektor bea cukai dan pajak.
- Melanjutkan program national single window dan program kawasan ekonomi khusus.
Mari Pangestu, Menteri Perdagangan
- Peningkatan kinerja ekspor dengan diversifikasi pasar dan produk
- Stabilisasi dan penyediaan bahan pokok
- Pemberdayaan pasar tradisional, UKM dan pedagang
- Penyelesaian peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal, dan UU Kawasan Ekonomi Khusus.
- Subsidi bunga untuk petani yang mengikuti program Sistem Resi Gudang
M.S. Hidayat, Menteri Perindustrian
- Revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembebasan lahan
Target pertumbuhan industri dalam 5 tahun mencapai 6 persen. ”Hal tersebut bisa dicapai dengan menguatkan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta komunikasi dan birokrasi,” tegasnya.
Tiga sektor industri unggulan yang bisa dimaksimalkan dalam mewujudkan target tersebut adalah kelompok industri tekstil dan elektronik, logam, dan industri kreatif berbasis budaya.
”Sinergi yang baik antara Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Keuangan akan menjadi pilar utama dalam merealisasikan tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan itu,” ujar Hidayat yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri periode 2008-2013.
Masih merangkap sebagai Ketua Umum Kadin hingga 100 hari pertama.
Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Mempercepat program pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama
- Meningkatkan lifting minyak mentah, dan memacu investasi di sektor migas
- Mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat investasi
Dalam seratus hari ke depan ia akan menginventarisasi persoalan seputar energi dan sumber daya mineral secara umum maupun tantangan yang dihadapi di lingkungan internal departemen yang dipimpinnya.
Meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu kendala adalah Indonesia masih bergantung pada luar negeri atau impor dalam memenuhi kebutuhan minyak siap guna atau minyak jadi.
Diversifikasi dan konservasi merupakan alternatif terbaik menghadapi kondisi energi saat ini. Dengan memakai energi terbarukan seperti panas bumi, Indonesia mampu memenuhi tuntutan pasokan energi seperti pembangunan listrik 10.000 megawatt.
Selain itu, penggunaan energi alternatif seperti batu bara (meski tidak terbarukan namun bersifat nonminyak) akan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan minyak bumi tahun 2015.
Dia juga akan melaksanakan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, ia akan memosisikan diri pada tempat yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.
Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kemandirian UMKM dengan meningkatkan anggaran dan mempermudah penyaluran kredit untuk rakyat (KUR)
Memperbaiki tata niaga pupuk dan mempermudah penyalurannya ke petani
Memperkuat kelembagaan koperasi
Suswono, Menteri Pertanian
Dalam 2,5 bulan ke depan akan memprioritaskan audit lahan pertanian. ”Selama ini luas lahan baku pertanian (untuk komoditas padi) selalu disebutkan 7 juta hektar. Apa itu benar? Padahal, menurut data alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, tiap tahun mencapai 100.000 hektar dan pencetakan sawah baru minim,” ujar lulusan sarjana peternakan IPB itu.
Suswono menjanjikan akan menambah lahan garapan petani. Selama ini rata-rata lahan garapan petani 0,3 hektar. Caranya, dengan melakukan reformasi agraria. Meski tidak berarti petani harus memiliki lahan tersebut, tetapi setidaknya ada peningkatan lahan garapan. Idealnya lahan garapan petani 2 hektar.
Tidak kalah pentingnya adalah mendorong peningkatan nilai tambah komoditas petani. Selama ini produk pertanian yang dijual atau ekspor dalam bentuk komoditas primer, yang tidak memberikan nilai tambah dan menumbuhkan industri pengolahan.
Muhaimin Iskandar, Mennakertrans
Tiga prioritas berkait ketenagakerjaan dalam 100 hari kerja pertama: komunikasi tripartit yang intensif demi iklim yang kondusif, penciptaan lapangan kerja baru yang memenuhi kenaikan kualitas hidup pekerja, dan optimalisasi pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia.
Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan
Ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakan, yakni peningkatan pendapatan nelayan dan fasilitas infrastruktur di daerah pesisir. Selain itu, pengelolaan pulau-pulau, termasuk penyelesaian penamaan pulau.
Nelayan yang merupakan obyek utama dari negara maritim harus didorong memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, insentif kepada nelayan harus diberikan. Berkaitan dengan itu, pihaknya akan mengatur mekanisme penjualan ikan dengan harga lebih tinggi serta membuka akses pasar bagi produk nelayan. ”Mekanisme pemasaran hasil tangkapan harus diatur kembali agar nelayan pada lini yang terbawah mendapat harga yang wajar,” ujar Fadel.
Dia akan mulai berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pertamina untuk penyediaan infrastruktur bagi nelayan. Di antaranya dengan pembangunan jalan di desa nelayan untuk memudahkan transportasi, serta penambahan BBM.
Suharso Monoarfa, Menteri Negara Perumahan Rakyat
Langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar. Dia akan melakukan klasifikasi masyarakat yang memperoleh subsidi dan harus memiliki pendapatan tetap.
Mengkaji mengenai masalah bank tanah (land bank) dan ketersediaan lahan. Perlu ada pencadangan tanah untuk perumahan, dan ini terkait dengan perencanaan kota.
Langkah berikutnya, tahap pembangunan dan upaya menekan biaya pembangunan. Langkah ketiga, memetakan daya beli masyarakat, apakah bisa mencicil selama 5, 10, atau 15 tahun. ”Untuk masyarakat dengan daya beli rendah, perumahan akan dialihkan pada rumah susun sederhana sewa,” ujarnya.
Gusti Muhammad Hatta, Menneg Lingkungan Hidup
Membuat mekanisme efektif mengurangi kebakaran lahan. Ukurannya, menurunkan jumlah titik api.
”Saya akan identifikasi kebijakan yang sudah dilakukan kementerian, lalu buat program baru. Saya yakin ada hal besar yang bisa kami lakukan.”
Penanganan daerah aliran sungai, yang sebagian besar kondisinya kritis. Sungai sebagai badan air sangat penting bagi sumber ketersediaan air bersih dan terjaganya ekosistem.
Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan
Saya berupaya mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) yang makin dekat. Hal itu dilihat dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak balita.
Mengurangi prevalensi gizi buruk dan penyakit menular.
Pelayanan kesehatan tanggap bencana mengingat di wilayah Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Kesiapsiagaan, baik masyarakat maupun rumah sakit, harus ditingkatkan. Itu sangat penting agar mobilisasi pertolongan pertama bisa lebih cepat lagi.
Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional
Akan mencari program tahun 2010 yang menjadi motor penggerak dan bisa menjadi prioritas program lima tahun mendatang.
Menyelesaikan berbagai macam persoalan terkait keberadaan sekolah termasuk kelayakan sekolah. ”Kami berharap, tahun 2010 semua urusan keberadaan sekolah, termasuk soal kelayakan sekolah, tuntas lunas. Kita tak ingin lagi nanti ada cerita tentang sekolah yang roboh, rusak, atau bocor.”
Armida S Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
”Kami akan tunggu dulu seperti apa target Presiden. Pembangunan nasional akan mengacu ke sana.”
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disesuaikan dengan beberapa isu besar masa kini dan mendatang, yakni, antara lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia. ”Harus ada strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuatnya bisa bersaing di kancah global.”
Penyusunan RPJMN juga akan memerhatikan isu perubahan iklim. Hal ini karena Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak oleh perubahan iklim dan pemanasan global.
Mustafa Abubakar, Menneg BUMN
Mengaku belum merancang program 100 hari Kementerian Negara BUMN. Program 100 hari baru akan dibahasnya pekan depan. "Tadi ada arahan untuk persiapan program 100 hari dari Presiden. Kasih bekal dulu ke saya baru nanti bisa berkomentar," ujarnya setelah mengikuti sidang KBI II yang pertama, Jumat (23/10).
Mendagri Gamawan Fauzi Mendagri
Ia berjanji berbuat banyak selama masa jabatannya lima tahun mendatang. Ia mengaku berbagai tugas besar dan berat telah menunggunya, mulai dari penyelenggaraan pilkada di banyak daerah, pembangunan daerah hingga pemberdayaan masyarakat.
Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan
Pengelolaan anggara pertahanan seefektif dan seefisien mungkin. "Anggaran pertahanan yang ada cukup besar, namun itu masih harus dibagikan di seluruh satuan kerja yang ada di Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan mabes ketiga angkatan.” "Selama ini, tingkat kebocoran anggaran di Departemen Pertahanan sudah menurun siginifikan. Dan ini yang akan kami intensifkan," kata Purnomo.
Berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikkan anggaran bagi pertahanan.
Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, harus sudah mulai meningkatkan orientasi ekspornya.
"Sekarang ini sudah, namun itu harus lebih ditingkatkan lagi.”
Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri
Hanya mengemukakan sejumlah masalah tetapi tidak jelas apakah pemecahan masalah itu merupakan program100 kementerian tersebut. Masalah itu, antara lain, ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia. Masalah lain adalah alotnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Adalah hak Indonesia untuk meminta Singapura mengekstradisi para koruptor yang bermukim di negara itu. Namun, Singapura tak merasa risi menolak keinginan Indonesia itu.
Momok lain Indonesia adalah stereotip terorisme dan korupsi yang masih dilekatkan pada Indonesia, yang membuat Indonesia tak punya harga diri di mata internasional.
Surya Dharma Ali, Menteri Agama
Penyelenggaraan haji 2009. Kloter pertama berangkat Jumat, 23 Oktober 2009. Tanggung jawab menyelenggarakan haji yang baik ini menjadi salah satu program 100 hari yang ditekankan Presiden SBY kepadanya. ''Itu yang pertama saya lakukan,'' tegasnya.
Dalam program 100 hari ini, mantan meneg koperasi dan UKM ini juga diberi tanggung jawab peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat antar agama. Dia juga diberi tugas meningkatkan kualitas pendidikan agama di tanah air. ''Masih ada beberapa lagi,'' sergahnya tanpa memerincinya lebih lanjut. (Ini pasti tak akan selesai dalam 100 hari-BA)
Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Patrialis Akbar mengatakan, pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi salah satu program prioritas Departemen Hukum dan HAM. "Dalam 100 hari (pertama) antara lain kita akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor," katanya.
Pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor setelah disahkan oleh DPR adalah program yang mendesak. Itu bisa diawali dengan segera membentuk peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Selain pelaksanaan Pengadilan Tipikor, Patrialis mengatakan, penegakan Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu prioritas kerja departemen yang dia pimpin (ya, namanya juga kementerian hukum dan hak azasi manusia, apalagi yang akan dikerjakan-BA)
Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi
Mewujudkan 100 desa komputer. (Itu berarti satu desa setiap hari selama 100 hari. Apa desa komputer itu? Belum dijelaskan-BA)
EE Mangindaan, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Mengaku belum tahu kantornya tengah mengusulkan kenaikan gaji pejabat negara, termasuk menteri.Kenaikan gaji, lanjut Mangindaan, harus tergantung pada keuangan negara. "Tapi kalau saya lebih mengutamakan yang di bawah dulu naiknya."
Dirangkum dari Republika.co.id, detikcom, kompas.com dan vivanews.com dan Kompas cetak
Sebelum sidang, SBY juga menjelaskan mengapa tidak memilih Nila Juwita Moelek sebagai Menteri Kesehatan, walau telah ikut tes fit and proper dan kesehatan. "Sekali lagi konsep 'the right person, on the right place, in the right time', saya dua hari membahas itu. Saya menerima laporan lengkap detil dari tim uji kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Dan kemudian saya juga berkomunikasi melalui Pak Hatta Rajasa, dan kemudian saya sendiri, dan Insya Allah saya akan bertemu langsung kepada beliau," kata SBY.
Sejumlah media online juga melaporkan, Sabtu (24/10) akan ke Hua Hin, Thailand, menghadiri KTT Asean yang akan berlangsung hingga 26 Oktober 2009. Di sana, tulis detikcom, SBY antara lain akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang.
**
Jumat (23/10) ini sejumlah media memberitakan "rencana" program kerja 100 hari pertama sejumlah menteri KBI II. Walau sudah dilabeli "program kerja 100 hari," rencana tersebut, menurut saya, masih berupa daftar keinginan para menteri tersebut.
Menko Ekuin, Hatta Rajasa misalnya mengatakan akan menghilangkan berbagai hambatan investasi sebagai salah satu program 100 hari pertamanya. "Hambatan tersebut misalnya listrik dan infrastruktur. Ini masalah serius. Saya tidak ingin adanya hambatan dalam mengembangkan industri karena dua masalah ini," katanya.
Pertanyaan saya, mampukah hambatan listrik dan insfrastruktur diselesaikan dalam 100 hari? Jawabannya, gamblang, tidak akan mampu. Kedua hal tersebut merupakan program kerja KIB I dan tidak dapat dirampungkan dalam tempo lima tahun. Lalu, bagaimana Hatta akan menyelesaikannya dalam 100 hari?
Berikut adalah "daftar keinginan" sejumlah menteri yang saya rangkum dari beberapa media:
Hatta Rajasa, Menko Ekuin
Menghilangkan berbagai hambatan investasi. "Hambatan tersebut misalnya listrik dan infrastruktur. Ini masalah serius. Saya tidak ingin adanya hambatan dalam mengembangkan industri karena dua masalah ini.”
Sinkronisasi dan koordinasi agenda program kerja 100 hari masing-masing departemen/kementerian ekonomi.
National summit pada 29 Oktober-1 November bekerjasama dengan Menko Kesra dan Menko Polhukam. Isu-isu pokok bidang ekonomi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, infrastruktur, pangan, energi, revitalisasi industri, transportasi, serta UKM dan usaha di bidang jasa.
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
- Menyusun dan memperbaiki pelayanan arus barang
- Meningkatkan kinerja sektor bea cukai dan pajak.
- Melanjutkan program national single window dan program kawasan ekonomi khusus.
Mari Pangestu, Menteri Perdagangan
- Peningkatan kinerja ekspor dengan diversifikasi pasar dan produk
- Stabilisasi dan penyediaan bahan pokok
- Pemberdayaan pasar tradisional, UKM dan pedagang
- Penyelesaian peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal, dan UU Kawasan Ekonomi Khusus.
- Subsidi bunga untuk petani yang mengikuti program Sistem Resi Gudang
M.S. Hidayat, Menteri Perindustrian
- Revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pembebasan lahan
Target pertumbuhan industri dalam 5 tahun mencapai 6 persen. ”Hal tersebut bisa dicapai dengan menguatkan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta komunikasi dan birokrasi,” tegasnya.
Tiga sektor industri unggulan yang bisa dimaksimalkan dalam mewujudkan target tersebut adalah kelompok industri tekstil dan elektronik, logam, dan industri kreatif berbasis budaya.
”Sinergi yang baik antara Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Keuangan akan menjadi pilar utama dalam merealisasikan tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan itu,” ujar Hidayat yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri periode 2008-2013.
Masih merangkap sebagai Ketua Umum Kadin hingga 100 hari pertama.
Darwin Zahedy Saleh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Mempercepat program pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama
- Meningkatkan lifting minyak mentah, dan memacu investasi di sektor migas
- Mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat investasi
Dalam seratus hari ke depan ia akan menginventarisasi persoalan seputar energi dan sumber daya mineral secara umum maupun tantangan yang dihadapi di lingkungan internal departemen yang dipimpinnya.
Meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu kendala adalah Indonesia masih bergantung pada luar negeri atau impor dalam memenuhi kebutuhan minyak siap guna atau minyak jadi.
Diversifikasi dan konservasi merupakan alternatif terbaik menghadapi kondisi energi saat ini. Dengan memakai energi terbarukan seperti panas bumi, Indonesia mampu memenuhi tuntutan pasokan energi seperti pembangunan listrik 10.000 megawatt.
Selain itu, penggunaan energi alternatif seperti batu bara (meski tidak terbarukan namun bersifat nonminyak) akan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan minyak bumi tahun 2015.
Dia juga akan melaksanakan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, ia akan memosisikan diri pada tempat yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.
Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Kemandirian UMKM dengan meningkatkan anggaran dan mempermudah penyaluran kredit untuk rakyat (KUR)
Memperbaiki tata niaga pupuk dan mempermudah penyalurannya ke petani
Memperkuat kelembagaan koperasi
Suswono, Menteri Pertanian
Dalam 2,5 bulan ke depan akan memprioritaskan audit lahan pertanian. ”Selama ini luas lahan baku pertanian (untuk komoditas padi) selalu disebutkan 7 juta hektar. Apa itu benar? Padahal, menurut data alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, tiap tahun mencapai 100.000 hektar dan pencetakan sawah baru minim,” ujar lulusan sarjana peternakan IPB itu.
Suswono menjanjikan akan menambah lahan garapan petani. Selama ini rata-rata lahan garapan petani 0,3 hektar. Caranya, dengan melakukan reformasi agraria. Meski tidak berarti petani harus memiliki lahan tersebut, tetapi setidaknya ada peningkatan lahan garapan. Idealnya lahan garapan petani 2 hektar.
Tidak kalah pentingnya adalah mendorong peningkatan nilai tambah komoditas petani. Selama ini produk pertanian yang dijual atau ekspor dalam bentuk komoditas primer, yang tidak memberikan nilai tambah dan menumbuhkan industri pengolahan.
Muhaimin Iskandar, Mennakertrans
Tiga prioritas berkait ketenagakerjaan dalam 100 hari kerja pertama: komunikasi tripartit yang intensif demi iklim yang kondusif, penciptaan lapangan kerja baru yang memenuhi kenaikan kualitas hidup pekerja, dan optimalisasi pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia.
Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan
Ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakan, yakni peningkatan pendapatan nelayan dan fasilitas infrastruktur di daerah pesisir. Selain itu, pengelolaan pulau-pulau, termasuk penyelesaian penamaan pulau.
Nelayan yang merupakan obyek utama dari negara maritim harus didorong memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, insentif kepada nelayan harus diberikan. Berkaitan dengan itu, pihaknya akan mengatur mekanisme penjualan ikan dengan harga lebih tinggi serta membuka akses pasar bagi produk nelayan. ”Mekanisme pemasaran hasil tangkapan harus diatur kembali agar nelayan pada lini yang terbawah mendapat harga yang wajar,” ujar Fadel.
Dia akan mulai berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pertamina untuk penyediaan infrastruktur bagi nelayan. Di antaranya dengan pembangunan jalan di desa nelayan untuk memudahkan transportasi, serta penambahan BBM.
Suharso Monoarfa, Menteri Negara Perumahan Rakyat
Langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar. Dia akan melakukan klasifikasi masyarakat yang memperoleh subsidi dan harus memiliki pendapatan tetap.
Mengkaji mengenai masalah bank tanah (land bank) dan ketersediaan lahan. Perlu ada pencadangan tanah untuk perumahan, dan ini terkait dengan perencanaan kota.
Langkah berikutnya, tahap pembangunan dan upaya menekan biaya pembangunan. Langkah ketiga, memetakan daya beli masyarakat, apakah bisa mencicil selama 5, 10, atau 15 tahun. ”Untuk masyarakat dengan daya beli rendah, perumahan akan dialihkan pada rumah susun sederhana sewa,” ujarnya.
Gusti Muhammad Hatta, Menneg Lingkungan Hidup
Membuat mekanisme efektif mengurangi kebakaran lahan. Ukurannya, menurunkan jumlah titik api.
”Saya akan identifikasi kebijakan yang sudah dilakukan kementerian, lalu buat program baru. Saya yakin ada hal besar yang bisa kami lakukan.”
Penanganan daerah aliran sungai, yang sebagian besar kondisinya kritis. Sungai sebagai badan air sangat penting bagi sumber ketersediaan air bersih dan terjaganya ekosistem.
Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan
Saya berupaya mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) yang makin dekat. Hal itu dilihat dari upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak balita.
Mengurangi prevalensi gizi buruk dan penyakit menular.
Pelayanan kesehatan tanggap bencana mengingat di wilayah Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Kesiapsiagaan, baik masyarakat maupun rumah sakit, harus ditingkatkan. Itu sangat penting agar mobilisasi pertolongan pertama bisa lebih cepat lagi.
Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional
Akan mencari program tahun 2010 yang menjadi motor penggerak dan bisa menjadi prioritas program lima tahun mendatang.
Menyelesaikan berbagai macam persoalan terkait keberadaan sekolah termasuk kelayakan sekolah. ”Kami berharap, tahun 2010 semua urusan keberadaan sekolah, termasuk soal kelayakan sekolah, tuntas lunas. Kita tak ingin lagi nanti ada cerita tentang sekolah yang roboh, rusak, atau bocor.”
Armida S Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
”Kami akan tunggu dulu seperti apa target Presiden. Pembangunan nasional akan mengacu ke sana.”
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disesuaikan dengan beberapa isu besar masa kini dan mendatang, yakni, antara lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia. ”Harus ada strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuatnya bisa bersaing di kancah global.”
Penyusunan RPJMN juga akan memerhatikan isu perubahan iklim. Hal ini karena Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat terdampak oleh perubahan iklim dan pemanasan global.
Mustafa Abubakar, Menneg BUMN
Mengaku belum merancang program 100 hari Kementerian Negara BUMN. Program 100 hari baru akan dibahasnya pekan depan. "Tadi ada arahan untuk persiapan program 100 hari dari Presiden. Kasih bekal dulu ke saya baru nanti bisa berkomentar," ujarnya setelah mengikuti sidang KBI II yang pertama, Jumat (23/10).
Mendagri Gamawan Fauzi Mendagri
Ia berjanji berbuat banyak selama masa jabatannya lima tahun mendatang. Ia mengaku berbagai tugas besar dan berat telah menunggunya, mulai dari penyelenggaraan pilkada di banyak daerah, pembangunan daerah hingga pemberdayaan masyarakat.
Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan
Pengelolaan anggara pertahanan seefektif dan seefisien mungkin. "Anggaran pertahanan yang ada cukup besar, namun itu masih harus dibagikan di seluruh satuan kerja yang ada di Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan mabes ketiga angkatan.” "Selama ini, tingkat kebocoran anggaran di Departemen Pertahanan sudah menurun siginifikan. Dan ini yang akan kami intensifkan," kata Purnomo.
Berjanji untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan prajurit dan kenaikkan anggaran bagi pertahanan.
Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, harus sudah mulai meningkatkan orientasi ekspornya.
"Sekarang ini sudah, namun itu harus lebih ditingkatkan lagi.”
Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri
Hanya mengemukakan sejumlah masalah tetapi tidak jelas apakah pemecahan masalah itu merupakan program100 kementerian tersebut. Masalah itu, antara lain, ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia. Masalah lain adalah alotnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Adalah hak Indonesia untuk meminta Singapura mengekstradisi para koruptor yang bermukim di negara itu. Namun, Singapura tak merasa risi menolak keinginan Indonesia itu.
Momok lain Indonesia adalah stereotip terorisme dan korupsi yang masih dilekatkan pada Indonesia, yang membuat Indonesia tak punya harga diri di mata internasional.
Surya Dharma Ali, Menteri Agama
Penyelenggaraan haji 2009. Kloter pertama berangkat Jumat, 23 Oktober 2009. Tanggung jawab menyelenggarakan haji yang baik ini menjadi salah satu program 100 hari yang ditekankan Presiden SBY kepadanya. ''Itu yang pertama saya lakukan,'' tegasnya.
Dalam program 100 hari ini, mantan meneg koperasi dan UKM ini juga diberi tanggung jawab peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat antar agama. Dia juga diberi tugas meningkatkan kualitas pendidikan agama di tanah air. ''Masih ada beberapa lagi,'' sergahnya tanpa memerincinya lebih lanjut. (Ini pasti tak akan selesai dalam 100 hari-BA)
Patrialis Akbar, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Patrialis Akbar mengatakan, pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjadi salah satu program prioritas Departemen Hukum dan HAM. "Dalam 100 hari (pertama) antara lain kita akan segera berkoordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor," katanya.
Pelaksanaan UU Pengadilan Tipikor setelah disahkan oleh DPR adalah program yang mendesak. Itu bisa diawali dengan segera membentuk peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
Selain pelaksanaan Pengadilan Tipikor, Patrialis mengatakan, penegakan Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu prioritas kerja departemen yang dia pimpin (ya, namanya juga kementerian hukum dan hak azasi manusia, apalagi yang akan dikerjakan-BA)
Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informasi
Mewujudkan 100 desa komputer. (Itu berarti satu desa setiap hari selama 100 hari. Apa desa komputer itu? Belum dijelaskan-BA)
EE Mangindaan, Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Mengaku belum tahu kantornya tengah mengusulkan kenaikan gaji pejabat negara, termasuk menteri.Kenaikan gaji, lanjut Mangindaan, harus tergantung pada keuangan negara. "Tapi kalau saya lebih mengutamakan yang di bawah dulu naiknya."
Dirangkum dari Republika.co.id, detikcom, kompas.com dan vivanews.com dan Kompas cetak
Kamis, 22 Oktober 2009
Hari ke-3 dari 100 Hari Pertama SBY-Boediono
Kamis, 22 Oktober 2009. Presiden SBY melantik dan mengambil sumpah para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Merdeka.
Dalam pidato seusai pelantikan, SBY mengingatkan para menteri bahwa garis pertanggungjawaban mereka sebagai menteri ialah kepada presiden, bukan pimpinan partai. “Indonesia menganut sistem sistem presidensil. Dalam hubungan tugas pemerintahan, loyalitas, dan pertanggungjawaban adalah kepada presiden,” kata Presiden SBY, seperti dikutip oleh Vivanewes.
Peringatan itu memang perlu, sebab 20 dari 37 menteri dan setingkat menteri berasal dari partai politik.
Bintang pelantikan hari ini tampaknya Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan. Dia sibuk membantah dua rumor. Pertama, dia terpilih karena "pesanan" Amerika Serikat. Kedua, soal tudingan pejualan virus flu burung atau H5N1 ke AS. Endang tentu saja membantah hal tersebut. Rumor itu dibantah pula oleh Hatta Rajasa yang kini menjabat Menko Ekonomi dan Siti Fadilah, Menkes pada KBI I.
**
Program kerja 100 hari pertama SBY-Boediono belum juga diumumkan!
Foto: detikcom
Rabu, 21 Oktober 2009
Hari ke-2 dari 100 Hari Pertama SBY-Boediono
Rabu, 21 Oktober 2009. Pagi hari, di media online diberitakan, Rabu, 21 Oktober 2009, Presiden SBY bekerja di rumahnya di Puri Cikeas.
Malam hari, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, didampingi Wapres Boediono, Presiden SBY mengumumkan sususan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terdiri atas 34 menteri atau setingkat menteri. Pengumuman ini memupus spekulasi beberapa stasiun TV bahwa pengumuman KBI II ditunda hingga SBY kembali dari lawatan ke Bangkok (apa lawatan ini masuk program 100 hari ya?)
Nama-nama yang diumumkan SBY sama dengan yang diundang ke Cikeas untuk diwawancara pada Sabtu (17/10) dan Minggu (18/10). Satu-satunya kejutan adalah jabatan menteri kesehatan. Nila Djoewita Moeloek yang sebelumnya diundang ke Cikeas bahkan telah mengikuti tes kesehatan digantikan oleh Endang Rahayu Setyaningsih, mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Departemen Kesehatan. Hingga audisi ditutup, Endang tak masuk daftar yang dipanggil ke Cikeas. Selengkapnya bisa dilihat di Republika.
SBY juga mengemukakan, sejumlah kementerian akan dilengkapi wakil menteri. Akan tetapi kementerian apa dan siapa wakil menterinya belum diumumkan pada 21 Oktober 2009. Apakah masih akan audisi di Cikeas?
Selain itu, hingga hari ke-2 kita belum apa agenda kerja 100 hari pertama SBY-Boediono. Paling tidak hal tersebut belum diumumkan!
Malam hari, sekitar pukul 22.00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta, didampingi Wapres Boediono, Presiden SBY mengumumkan sususan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang terdiri atas 34 menteri atau setingkat menteri. Pengumuman ini memupus spekulasi beberapa stasiun TV bahwa pengumuman KBI II ditunda hingga SBY kembali dari lawatan ke Bangkok (apa lawatan ini masuk program 100 hari ya?)
Nama-nama yang diumumkan SBY sama dengan yang diundang ke Cikeas untuk diwawancara pada Sabtu (17/10) dan Minggu (18/10). Satu-satunya kejutan adalah jabatan menteri kesehatan. Nila Djoewita Moeloek yang sebelumnya diundang ke Cikeas bahkan telah mengikuti tes kesehatan digantikan oleh Endang Rahayu Setyaningsih, mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Departemen Kesehatan. Hingga audisi ditutup, Endang tak masuk daftar yang dipanggil ke Cikeas. Selengkapnya bisa dilihat di Republika.
SBY juga mengemukakan, sejumlah kementerian akan dilengkapi wakil menteri. Akan tetapi kementerian apa dan siapa wakil menterinya belum diumumkan pada 21 Oktober 2009. Apakah masih akan audisi di Cikeas?
Selain itu, hingga hari ke-2 kita belum apa agenda kerja 100 hari pertama SBY-Boediono. Paling tidak hal tersebut belum diumumkan!
Selasa, 20 Oktober 2009
Hari ke-1 dari 100 Hari Pertama SBY-Boediono
Hari ke-1, Selasa, 20 Oktober 2009. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Kendati dibumbui "keseleo lidah" oleh Ketua MPR Taufiq Kiemas, acara pelantikan di Gedung DPR/MPR berjalan lancar. Tetapi di luar gedung, di sejumlah ruas jalan di Jakarta, lalu-lintas macet karena polisi mengalihkan kendaraan yang menuju gedung DPR. Di beberapa kota, misalnya di Semarang dan Yogyakarta, pelantikan SBY-Boediono disambut dengan demonstrasi.
Menanggapi pelantikan itu beberapa pengamat mengemukakan, pelantikan SBY artifisial dan berjarak dengan rakyat. Pelantikan itu seharusnya menjadi milik rakyat dan dirayakan sebagai pesta rakyat. Tanggapan seperti dikemukakan oleh sutradara Garin Nugroho, pemain teater Aspar Paturusi dan ahli komunikasi politik Effendi Gazali. Mereka rupanya membandingkan itu dengan pelantikan Presiden AS, Barack Obama (apa iya memang harus dibandingkan?).
Menurut Effendi Gazali, yang menyaksikan langsung pelantikan Presiden Barack Obama, 20 Januari 2009, pelantikan Obama disambut harapan hampir seluruh dunia, sedangkan pelantikan Yudhoyono disambut campuran harapan dan unjuk rasa. ”Pelantikan Obama diramu sebagai gabungan nilai sejarah, seni pertunjukan kelas tinggi, dan pesta budaya yang melibatkan seluruh bangsa Amerika, bahkan dunia. Pelantikan Presiden Yudhoyono sangat formal, relatif hanya seremonial,” katanya kepada Kompas.
Sebenarnya pelantikan Obama juga artifisial, suatu yang dibuat-buat. Akan tetapi, harus diakui, kemasannya memang lebih bagus. Kita kesampingkan saja kemasan itu. Hal yang paling penting adalah apa yang akan dikerjakan oleh SBY-Boediono dalam 60 bulan ke depan.
SBY, pada pidato pelantikannya antara lain mengemukakan, "Saya bersama Wakil Presiden, telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahan lima tahun mendatang adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. “Prosperity, Democracy and Justice.”
Peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan prioritas utama. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan sumber daya manusia. Ekonomi kita harus tumbuh semakin tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan adalah pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang berkeadilan, dan pertumbuhan disertai pemerataan.
Kita juga ingin membangun tatanan demokrasi yang bermartabat, yaitu demokrasi yang memberikan ruang kebebasan dan hak politik rakyat, tanpa meninggalkan stabilitas dan ketertiban politik. Kita juga ingin menciptakan keadilan yang lebih baik, ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non-diskriminatif, persamaan kesempatan, dengan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi yang lemah."
Saya sengaja memberi tanda italic pada alinea di atas. Sebab itu adalah janji SBY-Boediono kepada saya dan Anda semua sebagai rakyat Indonesia. Akan tetapi sebelum itu tercapai, tentu kita harus tahu apa program kerja SBY-Boediono untuk mensejahterakan rakyat Indonesia? Tanpa program, maka kita tidak tahu apakah sudah tercapai atau belum. Sayangnya, dalam pidato tersebut program 100 hari, tahunan dan lima tahunan belum dikemukakan. Mungkin karena pidatonya terlalu singkat.
Sumber Foto: Harian Kompas
Langganan:
Postingan (Atom)